Rabu, 27 Maret 2013

Pengertian Politik Islam


A.    Pengertian Politik Islam
Perkataan politik berasal dari bahasa Latin politicus dan bahasa Yunani politicos, artinya sesuatu yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata polis yang maknanya kota. Dalam teori politik islam, politik itu identik dengan siyasah secara bahasa disebut dengan mengatur. Fiqh siyasah adalah aspek ajaran islam yang mengatur sistem kekuasaan dan pemerintahan. Politik artinya segala urusan dan tindakan, kebijakan, dan siasat mengenai pemerintahan suatu negara atau kebijakan suatu negara terhada negara-negara lain. Politik dapat juga dikatakan kebijakan atau cara bertindak suatu negara dalam menghadapi / menangani suatu masalah.
            Politik Islam terdiri dari dua aspek yaitu politik dan islam. Politik berarti suatu carabagaimana penguasa mempengaruhi perilaku kelompok yang dikuasai agar sesuai ddengan keinginan penguasa. Sedangkan islam berarti penataan dan islam sebagai din merupakan organisasi penataan menurut ajaran Allah , yaitu Al-Qur’an dan menurut sunnah rasulnya.
Politik Islam dapat diartikan sebagai suatu cara untuk mempengaruhi anggota masyarakat, agar berprilaku sesuai dengan ajaran Allah menurut sunah rasulnya. Dalam konsep islam, kekuasaan tertinggi adalah Allah SWT. Ekspresi kekuasaan Allah tertuang dalam Al-Qur’an menurut sunah rasul.
 Penguasa tidak memiliki kekuasaan yang mutlak, ia hanya wakil (khalifah) Allah di muka bumiyang berfungsi untuk menegakkan ajaran Allah dalam kehidupan nyata.
B.      Prinsip-prinsip Dasar Politik Islam
1.      Kedaulatan, yakni kekuasaan merupakan amanah dari Allah. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah.
2.      Syura dan Ijma’. Mengambil keputusn di dalam semua urusan kemasyarakatan dilakukan melaluui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak.
3.      Semua warga negara dijamin hak-hak pokok tertentu.
4.      Hak-hak negara. Semua warga negara mestinya tunduk dengan otoritas negara yaitu kepada hukum-hukum dan peraturan negara
5.      Hak-hak khusus dan batasan bagi arga negara yang non-muslim memiliki hak-hak sipil yang sama
6.      Ikhtilaf dan konsensus yang menentukan. Perbedaan-prbedaan pendapat diselesaikan berdasarkan  keputusan dari suara yang mayoritas yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat.
7.      Penguasa yang memahami persoalan
8.      Penguasa yang adil
9.      Tidak pemisah antara politik dan agama.

untuk lebih lengkapnya silahkan di download link di bawah ini 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar